Friday, December 20, 2013

Kisah Multiyears kontrak di Padang Lawas (Palas)

Artikel Terkait

Ada Petunjuk Tapi Panitia Lelang Tidak Bekerja

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Pusat Pemkab Palas

Berita dimuat pada 14 Sep 2013
Medan, (Analisa). Meski sudah ada petunjuk dari Bupati Palas, kala itu Basyrah Lubis, namun Panitia lelang proyek pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) tahun 2009 berbiaya Rp216 miliar, tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam seluruh proses lelang hingga pengusulan calon pemenang lelang.
Panitia hanya diminta menandatangi dokumen-dokumen lelang.
Hal itu sebagaimana terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan pusat Pemkab Palas tahun 2009 senilai Rp6,04 miliar, Kamis (12/9) dengan mendengarkan keterangan saksi Osman Siregar, selaku Ketua Panitia Lelang proyek pembangunan Pusat Pemkab Palas, dengan terdakwa mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis, di Pengadilan Tipikor Medan.
Menurut saksi, dalam dokumen Berita Acara yang ditandatanganinya, tercantum tiga perusahaan calon pemenang. Calon pemenang pertama tertulis PT Bungo Pantai Bersaudara dengan Direktur H Ismail, dan Batara Tambunan selaku kuasa direktur. “Yang mengusulkan calon pemenang itu orang Dinas PU, kami tinggal menandatangani Berita Acara”, ucap saksi.
Katanya, keberadaan panitia lelang dalam proyek itu hanya formalitas semata. Pasalnya, mereka hanya dilibatkan dalam dua kegiatan, yakni pendaftaran peserta lelang dan pembukaan penawaran. Meski kala itu saksi keberatan, hanya saja ia tidak ada protes.
Secara multi years
Saksi juga mengetahui proyek pembangunan pusat Pemkab Palas dibangun secara multi years (tahun jamak) selama tiga tahun mulai 2009-2011. Namun, saksi mengaku tidak pernah tahu kapan PT Bungo Pantai Bersaudara selaku rekanan mulai bekerja.
Sementara saksi lainnya yang dihadirkan JPU Polim Siregar yakni staf Inspektorat Pemkab Palas, Risman Harahap.
Dalam keterangannya, lahan pembangunan pusat Pemkab Palas berlokasi di Lingkungan enam Kelurahan Padang Bolak, Kecamatan Barumun, pada 2009 belum terdaftar sebagai aset Pemkab Palas. Lahan itu baru masuk daftar aset Pemkab pada 2012, setelah ada surat hibah yang diberikan kepada Sekda. (dn)


Proyek Pembangunan Pusat Kota Pemkab Palas Tidak Sesuai Aturan

Berita dimuat pada 03 Sep 2013
Medan, (Analisa). Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Pemkab Padang Lawas (Palas) pada tahun 2009 diduga proyek siluman, karena dikerjakan tidak sesuai aturan.
Bahkan telah dilakukan pembayaran ke pihak rekanan PT Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp6,04 miliar, dari nilai proyek Rp216 miliar sebelum proyek di laksanakan.
Hal itu terungkap saat mendengarkan keterangan saksi Abdul Hamid Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam sidang lanjutan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (2/8). “Uang muka Rp6,9 miliar  telah dibayarkan untuk proyek itu, pemenang tender diusulkan dari PT Bungo Pantai Bersaudara. Tapi saya tidak tahu di mana verifikasi lelang dilaksanakan, sebab panitia lelang langsung memberikan nama pemenangnya kepada saya. Nyatanya realisasi pembangunannya tidak ada”, ucapnya di hadapan majelis hakim diketuai Dwi Dayanto.
Saksi yang juga Kabid Cipta Karya dan Bina Marga ini menjelaskan, perjanjian proyek itu dilakukan secara multi years (tahun jamak). Namun ia tidak mengetahui jadwal (Schedule) pekerjaan itu. Ia hanya meneken perjanjian kontrak kerja yang disodorkan Kadis PU Pertambangan dan Energi Pemkab Palas, Chairul Windu Harahap.
Mendengar itu, hakim anggota Ahmad Sayuti pun menuding proyek pekerjaan itu tidak jelas alias siluman. "Ini proyek siluman. Anda (saksi-red) punya kewenangn menandatangani. Tanpa Anda tandatangani, tidak mungkin keluar uang itu. Sumber anggarannya saja Anda tidak tahu, pembangunnya juga tidak tau. Jadi apa yang Anda kerjakan? Kenapa Anda mau menandatangani ini?”, tanya hakim.
Namun, saksi tetap mengakui tidak tahu mengenai proyek itu. Ia mengatakan Kadis PU yang memaksanya menandatangani proyek itu. “Saya sudah kalut dengan Kadis PU, ia selalu mengejar-ngejar saya dan menyuruh saya menandatangani berkas proyek itu”, ujar saksi.
Minta petunjuk Bupati
Karena terus didesak, lanjutnya, saksi pun meminta petunjuk kepada Bupati Palas Basyrah Lubis (terdakwa). “Saya minta petunjuk pada pak Bupati di ruang kerjanya, dan dikatakan proyek ini aman, sehingga saya teken”, ucap saksi.
Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yakni Polim Siregar, terdakwa Basyrah Lubis selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum telah mengubah sistem pelaksanaan pembangunan dari tahun tunggal menjadi multi years tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Perbuatan terdakwa dianggap telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu dilakukannya bersama saksi Chairul Windu Harahap selaku Kadis PU Pertambangan dan Energi Pemkab Palas, M Rido selaku Ketua DPRD Palas, Abdul Hamid Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), P Mulia Daulay, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Batara Tambunan selaku Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara (rekanan)
JPU menyebutkan, untuk membangun proyek itu, Pemkab Palas menggelontorkan dana APBD 2009 sebesar Rp9,360 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran itu ditampung di Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU, Pertambangan dan Energi Pemkab Palas TA 2009. (dn)

Dugaan Korupsi Pembangunan Pusat Pemkab Palas

Terus Didesak, Kuasa BUD Palas Pilih Kabur

Berita dimuat pada 04 Sep 2013
Medan, (Analisa). Akibat terus didesak mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis, untuk membayar uang muka tahap II pada 2010 kepada PT Bungo Pantai Bersaudara selaku rekanan proyek pembangunan pusat Pemkab Padang Lawas (Palas), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Padang Lawas (Palas) Paruhum Mulia Daulay, memilih kabur ke Jakarta.
“Saya dipanggil bupati berulangkali, tapi saya takut sampai saya kabur ke Jakarta”, ungkapnya saat bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pembangunan pusat Pemkab Palas 2009 Rp6,04 miliar, dengan terdakwa, Basyrah Lubis, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (3/9).
Di hadapan majelis hakim diketuai Dwi Dayanto, saksi mengaku menolak membayar uang muka tahap II kepada rekanan, karena tidak ada progres (kemajuan) pekerjaan pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD hingga 2010.
Berdasarkan peraturan yang ia ketahui, untuk melaksanakan proyek multi years harus ada izin Menteri Keuangan (Menkeu), sesuai Peraturan Menkeu tentang pelaksanaan proyek multi years keluar pada Februari 2010. “Soal izin prinsip dari DPRD saya tidak pernah lihat, tapi katanya ada”, sebut saksi.
Selain terus didesak bupati, Batara Tambunan dari PT Bungo Pantai Bersaudara juga berulangkali ke rumahnya menagih uang. “Malam pun ia datang menagih. Saya dikejar-kejar terus”, ucap Paruhum.
Menolak bayar
Meski terus didesak dan ditagih, namun saksi tetap menolak membayarkan uang itu, meski ia pernah dipanggil terdakwa ke rumahnya malam hari sekitar pukul 23.00 WIB dan di sana ada Sekda, Kadis PU Chairul Windu Harahap, Baginda Ali Wardana dan Batara Tambunan. “Bayarkon ma anggi supaya bisa karejo”, sebut saksi mengulang perkataan terdakwa kepadanya malam itu.
Saksi mengakui menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran uang muka tahap I pada Desember 2009 sebesar Rp6,7 miliar. Ia membayar uang itu, karena anggarannya ditampung di APBD dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, serta dananya tersedia di kas daerah.
Namun, tindakan saksi tersebut dinilai hakim anggota Ahmad Sayuti telah menyalahi. Pasalnya, sesuai DPA SKPD, tahun 2009 kantor bupati dan gedung DPRD harus sudah selesai. “Kenapa saudara cairkan?”, tanya hakim.
Menjawab itu saksi mengaku, baru sekarang ia tahu penerbitan SP2D tahap I itu menyalahi, dan ia terfokus pada kontrak. Sesuai kontrak, rekanan berhak menerima uang muka sebesar Rp43 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak Rp216 miliar.
Saksi juga mengaku heran, sebab saat pembayaran tahap I itu,  uang muka yang harus dibayar mencapai Rp43 miliar, padahal dana yang tersedia hanya Rp6,7 miliar.
Saksi juga merasa adanya kejanggalan dalam surat kontrak, karena surat kontrak ikut ditandatangani Bupati Basyrah Lubis, Kadis PU Chairul Windu Harahap, Abdul Hamid Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Batara Tambunan selaku rekanan.
Terkait keterangan saksi Paruhum, terdakwa membantah ada memerintahkan saksi membayarkan uang muka kepada rekanan. Ia hanya memerintahkan saksi untuk membuat laporan penyerapan Dana Alokasi Pembangunan (DAK) ke pusat.
Meski demikian, terdakwa membenarkan memanggil saksi ke rumahnya pada malam hari. “Benar saya panggil dia (saksi) malam itu. Saat itu rekanan mengeluhkan uang muka belum dibayar Pemkab”, katanya. (dn)

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Pusat Pemkab Palas 2009 Senilai Rp6,04 M

Perubahan Tahun Tunggal ke Jamak Merupakan Kebijakan Bupati

Berita dimuat pada 17 Sep 2013
Medan, (Analisa). Perubahan mekanisme pembangunan kantor Bupati dan DPRD Padang Lawas (Palas) tahun 2009 dari tahun tunggal (single years) ke tahun jamak (multi years), merupakan kebijakan mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis.
“Perubahan itu memang bisa dilakukan dengan kebijakan kepala daerah”, terang mantan Kadis Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PUPE) Pemkab Palas, Chairul Windu Harahap, Senin (16/9) saat menjadi saksi dugaan korupsi proyek pembangunan pusat Pemkab Palas senilai Rp6,04 miliar, di Pengadilan Tipikor Medan, dengan terdakwa Basyrah Lubis.
Chairul melanjutkan, kebijakan bupati itu dibicarakan pada pertemuan di kantor bupati yang dihadiri dirinya, Batara Tambunan (rekanan), Ketua DPRD Palas, M Rido Harahap, dan bupati (terdakwa).
Saat itu bupati berkeinginan membangun kantor bupati, DPRD dan seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu lokasi.
Menurut saksi, pengalihan mekanisme pembangunan ini sudah mendapat izin prinsip dari Ketua DPRD, sebab saat itu belum terbentuk seluruh perangkat dewan. Kala itu bupati bilang, tidak mungkin terhambat pembangunan gara-gara belum ada perangkat dewan.
Alasan bupati mengalihkan sistem pembangunan menjadi multi years, sambung saksi, juga karena tahun anggaran 2009 akan berakhir. Bila hingga 23 Desember 2009 Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan kantor bupati dan DPRD senilai Rp8 miliar itu tidak terealisasi, dananya harus dikembalikan ke pusat.
“Saat itu sudah bulan Oktober, sudah mendekati closing date yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2009. Sehingga untuk pembangunan single years tidak mungkin lagi terkejar. Supaya dananya terpakai, bupati memutuskan pembangunannya dilakukan secara multi years”, terangnya.
Saksi mengatakan, dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas PUPE Palas tahun 2009, anggaran yang ditampung adalah pembangunan kantor bupati dan DPRD senilai Rp8 miliar lebih, yakni Rp5 miliar untuk kantor bupati dan Rp3 miliar lebih untuk gedung DPRD. Disebutkan juga pembangunan kedua kantor itu harus sudah selesai pada 2009.
Dikenalkan
Di hadapan majelis hakim diketuai Dwi Dayanto, saksi juga menegaskan, ia dikenalkan bupati dengan Batara Tambunan selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai Bersaudara, setelah saksi dilantik menjadi Kadis PUPE pada Oktober 2009. Disebutkan terdakwa kala itu, Batara pemenang tender dan akan mengerjakan proyek pembangunan tersebut.
“Lalu, bupati menyuruh saya menyiapkan administrasinya”, sebut saksi.
Selain itu, lanjutnya, Batara Tambunan disebutkan bupati sudah berpengalaman membangun pusat pemerintahan satu atap dengan sistem multi years seperti di Kabupaten Simalungun dan Toba Samosir (Tobasa).
Bahkan saat itu, Batara sempat berjanji akan membantu menguruskan ke pemerintah pusat agar Pemkab Palas memperoleh DAK dan DAU untuk tahun berikutnya.
Karena optimis memperoleh DAK dan DAU tahun berikutnya, sehingga saat itu diputuskan pembangunan tidak hanya kantor bupati dan DPRD, tetapi seluruh kantor SKPD dengan biaya Rp216 miliar. Padahal anggaran yang ada hanya Rp8 miliar sesuai DPA SKPD PUPE 2009.
Kenyataannya, tambah saksi, DAK dan DAU 2010, 2011 dan 2012 tidak cair sehingga pembangunan kantor bupati dan DPRD berhenti.
Bantah saksi
Terkait keterangan saksi, terdakwa Basyrah Lubis membantah jika pengalihan sistem pembangunan pusat pemerintahan Palas dari single years menjadi multi years adalah kebijakannya. Justru, katanya, saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek tersebut yang harus bertanggung jawab.
"Tidak benar pengalihan itu kebijakan saya, itu tanggung jawab saksi karena saya sudah menguasakan proyek itu kepada saksi”, cetus terdakwa.
Mendengar pernyataan terdakwa, Chairul langsung menyanggahnya. “Wah... Mana mungkin saya bisa memutuskan soal itu, jadi pak bupati lah yang bertanggung jawab”, tegas saksi Chairul  yang menyatakan tetap pada keterangannya.
Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Polim Siregar dari Kejati Sumut, menyebutkan terdakwa Basyrah diduga mengalihkan secara sepihak sistem pembangunan pusat pemerintahan Pemkab Palas dari tahun tunggal menjadi tahun jamak.
Pengalihan itu juga tidak disetujui DPRD Palas serta izin prinsip yang sempat dikeluarkan Ketua DPRD Palas M Rido Harahap pada Oktober 2009 dibatalkan pada November 2009.
Selain itu, lahan pembangunan pusat pemerintahan tersebut juga tidak terdaftar sebagai aset Pemkab Palas. Akibatnya kerugian negara diperkirakan sebesar Rp6,04 miliar. (dn)


Mantan Sekda Sudutkan Basyrah Lubis


MEDAN– Mantan Sekretaris Dae rah (Sekda) Kabupaten Padanglawas (Palas) Syahrul Mu lia Harahap makin menyu - dut kan mantan Bupati Palas Basyrah Lubis, terdakwa dugaan korupsi pem ba ngun - an Kantor Bupati dan DPRD Palas, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (17/9).

Kehadiran Syahrul sebagai saksi menyebutkan, semasa men jabat tidak pernah me ne - rima laporan pertan g gung ja - waban kegiatan pem ba ngun - an pusat pemerintahan di Ka - bu paten Palas. “Sampai saya tidak lagi menjabat sebagai sekda, ti dak pernah me ne - rima soal laporan per tang - gungjawaban ke giatan ter se - but,” ungkap Syah rul di ha - dap an majelis ha kim yang di - ke tuai Dwi Dayanto.

Syahrul yang menjabat Ke - tua Tim Anggaran Peme rin - tah Dae rah (TAPD) juga mengatakan, se suai Daftar Pelaksanaan Ang gar an (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Ener gi (PUPE) Palas TA 2009, saat itu anggaran yang ditampung adalah peruntukan pem ba - ngun an kantor bupati dan DPRD senilai Rp8 miliar lebih.

Dengan rincian Rp5 miliar untuk kantor bupati, dan Rp3 miliar lebih digunakan pem - ba ngunan Gedung DPRD Palas. Pro ses pembangunan ke dua kantor tersebut se ha - rusnya selesai 2009, dan di - ker jakan da lam tahun tung - gal. Selain itu, dia juga meng a - ku tidak mengetahui adanya izin prin sip yang dikeluarkan Ketua DPRD Palas M Rido Harahap pada Oktober 2009, dan ke mu dian dibatalkan pada November 2009. “Soal izin prinsip itu, saya tid ak me - ngetahuinya,” tandasnya.

1 comment:

  1. SOLUSI MUDAH, CEPAT LUNASI UTANG ANDA, TANPA PERLU RITUAL, WIRIDAN, PUASA DLL.
    Anda tak perlu ragu harus tertipu dan dikejar hutang lagi,
    Kini saya berbagi pengalaman sudah saya rasakan dan buktikan, Atas bantuan pak ustad Insyaallah dengan bantuan dana hibah gaibnya, semua masalah Ekonomi hutang saya terselesaikan. untuk konsultasi tata caranya silahkan kunjungi wapsitenya di [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]
    karna nmr hp pak ustad tdak bisa di publikasikan sembarangan. terima kasih...

    ReplyDelete