Thursday, September 12, 2013

Info terbaru mengenai Remunerasi Tahun 2013

Artikel Terkait

Sudah lama tidak meng-update berita remunerasi PNS, karena nggak yakin aja PNS di Pemerintah Daerah akan di remunerasi. tapi setelah membaca berita pernyataan menteri dalam negeri Bapak Gamawan Fauzi sepertinya persepsi saya selama ini keliru.

Remunerasi pemerintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance

Para aparatur negara adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan tersebut, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi)..

Sepuluh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) mulai tahun ini dikabarkan akan memperoleh remunerasi atau tunjangan kinerja. Sementara tunjangan kinerja atau remunerasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah akan diberikan tahun depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati dan Walikota serta Wakil Bupati dan Wakil Walikota, di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/8) mengakui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan satu di antara 10 K/L yang akan memperoleh remunerasi tahun ini.

Ia menegaskan, dengan adanya remunerasi itu maka akan ada perubahan cukup besar dalam pembiayaan belanja PNS di Kemendagri. "Kalau remunerasi ini dinaikkan, maka semua honor PNS di Kemendagri, seperti honor kepanitiaan akan ditiadakan. Yang diberlakukan adalah single salary (gaji tunggal)," kata Mendagri.

Mendagri Gamawan Fauzi juga mengkritik pengangkatan pegawai honorer di sejumlah daerah, yang lebih untuk kepentingan para bupati dan walikota, karena mereka dianggap telah berjasa dalam pemenangan bupati/walikota di pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya menemukan ada kepala daerah yang memberhentikan kepala dinas-dinasnya, dan mengangkat kepala dinas yang baru. Pemberhentian itu karena kepala dinas sebelumnya tidak mendukungnya kepala daerah yang bersangkutan di pilkada,” ujar Gamawan.




Hal yang sama juga berlaku di daerah, jika tahun depan diberlakukan remunerasi, maka sistem single salary akan diberlakukan, dan semua honor di daerah akan dihapuskan.

 “Mudah-mudahan sistem single salary tersebut dapat mendorong penghematan biaya belanja aparatur, terutama di tingkat daerah,” harap Gamawan.

Mendagri menyesalkan sejumlah daerah yang masih mengalokasikan anggaran belanja lebih besar untuk belanja pegawai, yakni mencapai 60 persen. Sedangkan untuk pelayanan publik hanya 24 persen, dan 16 persen untuk belanja modal.

“Saya meminta pengangkatan pegawai honorer harus diefisienkan. Jangan terlalu boros semua dana untuk belanja aparatur,” tegas mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Bagi Para PNS seperti saya kabar mengenai Remunerasi ini sangat di tunggu - tunggu karena menjadi semangat dalam menunjukkan kinerja sehingga tidak ada lagi persepsi "Pintar Goblok penghasilan sama saja"

No comments:

Post a Comment