Friday, February 1, 2013

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 : Kewajiban E-Proc dan RUP

Artikel Terkait

Jika untuk Tahun 2012 telah ada kewajiban  pengadaan secara elektronik (E-Procurement/E-Proc) untuk Kementerian/Lembaga/Insitusi untuk 75% dari paket pelelangan serta 40% untuk Pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , maka pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 isi lampirannya antara lain kewajiban Kementerian/Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah
untuk melakukan lelang 100% secara e-procurement (e-tendering dan e-purchasing).
Untuk Pemerintah Daerah : Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 40 % dari nilai total pengadaan.
Format RUP ada di website INAPROC LKPP. Pada format tersebut telah tersedia contoh pengisian dan petunjuk pengisian.

No comments:

Post a Comment