Monday, February 4, 2013

Inpres no 1 tahun 2003 : Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah

Artikel Terkait

Instruksi  presiden   nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 januari 2015 tentang AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013, menyatakan Aksi Peningkatan transparansi
pengelolaan anggaran daerah. Aksi ini dilakukan antara lain dengan :

Mempublikasikan  melalui website masing masing Pemerintah Daerah, yaitu:
1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (RKA-SKPD)
2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6.  Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRAPPKD
11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)

Sudah siapkah pemerintah daerah melakukan aksi ini?

2 comments:

  1. Sepertinya untuk point 12. LKPD itu singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan Laporan Kinerja, mohon dicek kembali.

    ReplyDelete
  2. belum di cek, Saya copy dari inpresnya langsung.

    ReplyDelete