Monday, July 16, 2012

Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011

Artikel Terkait



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA E-TENDERING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH,


Menimbang  :    
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden    Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (LKPP) tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Secara Elektronik;

Mengingat:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2.    Peraturan Presiden Republik Indonesiallomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
3.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
5.    Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa          Pemerintah          Nomor
PER,01/KERLKPP/0512008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
6.    Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.


MEMUTUSKAN
Menetapkan                                PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN            BARANG/JASA            PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA E- TENDERING.
Pasal I
Peraturan Kepala ini mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik khususnya yang dilakukan dengan cara E-Tendering.
Pasal 2
(I) E-Tendering dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.
(2) Ketentuan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.    Tata Cara E-Tendering;
b.    Syarat dan Ketentuan Penggunaan yang melekat pada aplikasi SPSE; dan
c.    Panduan Pengguna (User Guide).
Pasal 3
(I) Tata cara E-Tendering diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.
(2) Syarat dan Ketentuan Penggunaan serta Panduan Pengguna (User Guide) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
Pasal 4
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Secara Elektronik dengan cara E-Tendering di KementerianlLembaga/Pemerintah Daerah/ nstitusi Lainnya disesuaikan dengan Peraturan Kepala ini.
Pasal 5
Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2011
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMER1NTAH,



No comments:

Post a Comment